DPRD Ponorogo Sepakati Bentuk Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

GemaSuara, Ponorogo

DPRD Ponorogo menggelar Rapat Paripurna di Aula Lt 2 Kantor Bappeda Litbang Ponorogo, Rabu (11/06/2025). Agenda rapat tersebut ada dua.

Agenda pertama yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan agenda kedua yakni Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno mengatakan bahwa fraksi sepakat membentuk pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ponorogo 2024.

"Ada 4 fraksi yang minta dibentuk pansus yaitu Fraksi Gerindra, Demokrat, NasDem, dan PKS. Yang tidak minta yaitu Fraksi Mapan, PKB, dan PG," katanya.

Terkait pajak dan retribusi daerah, Ketua DPRD menekankan revisi Perda itu merupakan langkah strategis dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, memastikan keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Proses pembahasannya telah melalui serangkaian rapat yang mendalam dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kita terus mencermati setiap ketentuan dan memperhatikan secara seksama dampak yang ditimbulkan bagi seluruh elemen masyarakat di Ponorogo," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berharap hadirnya perubahan perda tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat.

"Perubahan ini penting untuk menyesuaikan diri dengan regulasi dan dinamika saat ini. Semangat dalam revisi ini adalah mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Dengan perda ini kita menambah pendapatan daerah bukan dengan menaikkan pajak rakyat," jelasnya. (Advertorial)