Facebook

header ads

Pemkab Ponorogo Komitmen Salurkan DBHCHT Tepat Waktu, Sasaran, Dan Aturan

Gemasuara, Ponorogo
Pemkab Ponorogo berkomitmen untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran. Untuk mendukung komitmen ini, Pemkab menggelar Sosialisasi Kebijakan dan Evaluasi DBHCHT Semester I Tahun Anggaran 2026, Senin (24/8/2026).

Sosialisasi yang dilaksanakan di Hall Hotel Amaris Ponorogo itu dihadiri oleh Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita dan Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto. Dalam paparan, disebutkan alokasi total DBHCHT Ponorogo pada 2026 mencapai Rp 22.412.450.000. Hingga semester I, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 5.567.671.474.

Capaian tersebut masih tergolong wajar mengingat sejumlah program dan kegiatan DBHCHT masih akan berlanjut pada semester berikutnya. Dalam evaluasi, juga dibeberkan rapor masing - masing perangkat daerah yang mendapat jatah alokasi DBHCHT.

Melalui evaluasi itu, jajaran perangkat daerah diharapkan dapat mengukur sejauh mana pelaksanaan DBHCHT telah berjalan sesuai rencana. Baik dari sisi penyerapan anggaran maupun capaian target keluaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Plt Bupati menekankan bahwa penggunaan DBHCHT harus benar - benar diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program di bidang sosial, pembinaan industri, kesehatan, maupun penegakan hukum terkait cukai.

"DBHCHT memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk pembinaan industri, tetapi juga peningkatan kualitas layanan kesehatan hingga mendukung penegakan hukum," katanya.

Lisdyarita juga mencermati tingkat serapan perangkat daerah yang mendapat sokongan DBHCHT. Capaian tertinggi dicapai oleh Dispertahankan, Dinas Perdagkum, RSUD Bantarangin, Disnaker, dan Dinkes. Di sisi lain, yang masih perlu didorong dalam realisasi kegiatan adalah Dinsos P3A, Dinkominfo, dan Satpol PP.

Sementara itu, Sekda Ponorogo, Agus Sugiarto menjelaskan, sejumlah kiat dilakukan agar serapan anggaran berlangsung optimal. Di antaranya, perangkat daerah pengampu harus memahami tahapan kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta memastikan langkah percepatan sebelum waktu pelaksanaan semakin sempit.

"Kita cermati kembali tahapan pelaksanaannya. Beberapa kegiatan memang berada pada periode akhir tahun sehingga masih ada waktu untuk melakukan percepatan," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Terlebih untuk program kegiatan yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Dia meminta seluruh perangkat daerah pengampu memiliki satu jawaban penyelesaian yang sama jika masyarakat meminta penjelasan.

"Jangan sampai berpolemik tentang siapa yang harus menjawab ketika masyarakat bertanya. Koordinasikan dengan baik. Kita hadir atas nama pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar perangkat daerah pengampu yang masih rendah realisasinya segera memetakan kegiatan. Tak terkecuali, memastikan proses pengadaan, kontrak, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan berjalan sesuai tahapan dan jadwal. (Red)

Posting Komentar

0 Komentar