Gemasuara, Ponorogo
Pemkab Ponorogo menyampaikan realisasi APBD 2025 kepada masyarakat melalui Rapat Paripurna DPRD Ponorogo, Selasa, (30/6/2026). Dalam rapat tersebut, terdapat fakta menarik.
Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 termasuk tinggi. Selain itu, APBD Ponorogo Tahun Anggaran 2025 tercatat surplus.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,455 triliun atau sebesar 97,19 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah tembus nominal Rp 2,404 triliun atau sebesar 90,44 persen.
"Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pemkab Ponorogo mencatat surplus sebesar sekitar 50,87 miliar rupiah selama satu tahun anggaran,” terang Lisdyarita, Plt Bupati Ponorogo.
Namun ia dengan jujur juga mengakui adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 96,417 miliar. Oleh karena itu, Pemkab akan terus melakukan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penyampaian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemkab atas pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.
"Mengingat sebagian besar pendapatan daerah berasal dari kontribusi masyarakat, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran APBD sebagai refleksi akuntabilitas publik serta manajemen organisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Terkait silpa, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Sugiarto menjelaskan, pemanfaatan silpa akan menyesuaikan perubahan anggaran yang arahnya mendukung program prioritas pemerintah daerah.
"Untuk program - program yang membutuhkan dukungan anggaran. Silpa diarahkan untuk kegiatan tertentu dan tentunya tidak akan digunakan untuk belanja yang sifatnya sama,” jelasnya.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar realisasi belanja daerah pada tahun 2026 dapat lebih optimal. Pemkab akan terus mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat meningkat.
"Mudah-mudahan tahun 2026 bisa di atas 95 persen. Memang ada beberapa variabel yang memengaruhi, sehingga kami akan terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya. (Red)
0 Komentar